.png)
Terhitung, Indonesia sudah sebanyak enam
kali terjadi pergantian kepemimpinan sejak zaman Ir. Soekarno, baik itu melalui
Pemilu maupun aklamasi. Setiap Pemimpin memiliki pandangan dan kebijakan yang
berbeda mengenai Pancasila. Perbedaan tersebut terjadi karena memperhatikan
perkembangan zaman yang dimana digunakan sebagai alat politik, baik untuk
meraih kepemimpinan maupun meraih kepercayaan dalam memimpin. Walaupun begitu,
nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan pandangan bahwa Pancasila sebagai
pedoman tidak mengalami perubahan makna. Artikel ini akan membahas mengenai kebijakan terhadap
Pancasila sebagai alat politik di zaman kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno.
Pancasila
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia
yang mutlak hasil dari perjuangan para pejuang bangsa. Maksudnya, tidak ada
campur tangan dari bangsa lain dalam perumusannya. Walaupun, butir-butir dan
hasil pemikiran dasar negara Pancasila dikemukakan dan disahkan pada saat
sidang yang dimana badannya tersebut hasil bentukan penjajahan Jepang. Akan
tetapi, tetap saja mereka tidak ikut andil dalam perumusannya.
Dengan melalui beberapa badan bentukan
Jepang seperti BPUPKI (Dokuritsu Zumbi Coosakai) dan PPKI (Dokuritsu Zumbi
Inkai), akhirnya Pancasila terbentuk dan sah sebagai dasar negara Indonesia.
Hal tersebut memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Hal ini dilakukan
untuk mematangkan rumusan dasar negara Pancasila agar sesuai dengan kondisi dan
karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Dengan begitu, bangsa Indonesia
dapat melakukan kegiatan atau aktivitas berbangsa dan bernegara sesuai dengan
apa yang mereka cita-citakan di dalam rumusan dasar negara, Pancasila.
Setelah pengesahannya, Pancasila harus
melalui beberapa kejadian serta peristiwa, baik peristiwa positif maupun
negatif, hingga bisa bertahan sampai saat ini. Tidak jarang adanya
gerakan-gerakan yang dimana ingin mengubah atau memutarbalikkan nilai-nilai
yang terdapat pada Pancasila. Tak jarang pula Pancasila digunakan sebagai alat
politik bagi para pemimpin bangsa untuk mendapatkan kekuasaan ataupun untuk
menegakkan kebijakan di tanah Indonesia. Hal tersebut sudah dilakukani sejak
awal pasca kemerderdekaan hingga masa reformasi saat ini.
Pancasila sebagai Alat Politik di Zaman Kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno
Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Ir.
Soekarno. Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih
secara aklamasi pada saat pelaksanaan sidang PPKI pertama, pada tanggal 18
Agustus 1945. Tidak hanya itu, Beliau juga dikenal sebagai pencetus butir-butir
Pancasila untuk dasar negara pada saat dilaksanakannya sidang pertama BPUPKI,
pada tanggal 1 Juni 1945 yang dimana pada tanggal tersebut ditetapkan dan
dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila hingga saat ini.
Dengan gaya bicara, sifat, dan pemikiran
Ir. Sekarno terhadap pancasila, tidak heran jika Beliau dipilih dan disetujui
langsung menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi awal
dari perjalanan Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintahan negara Indonesia dan
Pancasila sebagai alat politiknya, baik untuk menarik suara, maupun dijadikan
sebagai suatu kebijakan yang baru.
Ir. Soekarno menjabat sebagai Presiden
Republik Indonesia berlangsung cukup lama, mulai dari 18 Agustus 1945 sampai
dengan 12 Maret 1967. Era Presiden Ir. Soekarno tersebut lebih akrab dikenal
dengan sebutan Orde Lama. Orde lama dibagi lagi menjadi tiga periode dengan
pengamalan dan kebijakan terhadap Pancasila sebagai alat politik yang berbeda,
yaitu sebagai berikut
1. Periode 1945 - 1950
Periode 1945 - 1950 merupakan periode
peralihan dari sebuah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Pada
periode tersebut, banyak sekali perundingan-perundingan yang dimana digunakan
sebagai media perdamaian antara Indonesia dan negara penjajah. Pada periode
tersebut pula banyak terjadi pemberontkan yang dilakukan oleh beberapa
organisasi keagamaan maupun Ideologi terlarang bagi Indonesia. Hal ini terjadi
karena belum begitu kuatnya politik tentang Pancasila di berbagai daerah
Indonesa. Untungnya, dengan kesigapan Ir. Soekarno dan para tokoh negara
lainnya yang berlandaskan pada Pancasila, akhirnya gerakan tersebut dapat
dipadamkan dan berhasil mengamankan Indonesia sebagai negara Pancasila.
2. Periode 1950 - 1959
Pada periode 1950 - 1959 Indonesia
benar-benar bisa diakatakan sudah terbebas atau merdeka dari penajajahan.
Dengan begitu bangsa Indonesia dapat menjalankan sistem ketatanegaraan dengan
sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan terwujudnya suatu pesta
demokrasi, yaitu Pemilu 1955 yang bisa dibilang sebagai pengamalan terhadap
Pancasila, tepatnya sila keempat. Pada periode yang sama, dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang dimana Presiden Soekarno mendapat dukungan dari
rakyat Indonesia. Karena dengan dekrit tersebut membuat kondisi politik di
Indonesia kembali stabil. Upaya yang dilakukan Presiden ini dasarnya adalah
hukum keselamatan negara dalam bahaya yang luar biasa yang terpaksa dijalankan.
Tetapi di satu sisi, secara tidak langsung Dekrit tersebut menjadi alat politik
sebagai bentuk penyalahgunaaan Pancasila dalam kehidupan berpolitik karena
menjadikan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selain itu dampak
negatif lain keluarnya dekrit tersebut dalam penerapan politik Pancasila,
antara lain.
- Dominasi presiden
- Tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan
- lembaga tinggi negara
- Makin berkembangnya paham komunisme
- Makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
3. Periode 1959 - 1967
Pada periode 1959 - 1967 untuk menarik
perhatian politiknya, Ir. Soekarno mencetuskan konsep tiga pilar utama yang
menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia, sejak era pergerakan nasional hingga
pasca-kemerdekaan. Konsep tersebut dikenal dengan Nasional (Pancasila), Agama,
dan Komunisme atau lebih dikenal dengan singkatan Nasakom.
Nasakom memang menjadi tiga faksi utama
dalam perpolitikan Indonesia pada periode tersebut. Hal ini didasari karena
adanya partai-partai politik berhaluan nasionalis, seperti Partai Nasional
Indonesia (PNI) besutan Sukarno, ada juga kelompok agama, seperti Masyumi dan
Nahdlatul Ulama (NU), serta golongan kiri yang dimotori PKI.
Banyak dari kalangan tokoh berpengaruh di
Indonesia, tidak suka dengan konsep tersebut. Hal ini karena adanya peleburan
Komunisme di dalam politik Pancasila yang dimana Komunis itu sangat
bertentangan dengan paham Pancasila itu sendiri..
Oleh karena itu, konsep tersebut tidak
bertahan lama, tepatnya tahun 1965 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh
Partai Komunisme Indonesia.(PKI) yang dimana berujung pembubaran partai
tersebut. Karena pada saat itu Ir. Soekarno dekat dengan PKI membuat masyarakat
tidak percaya akan pemerintahan Soekarno. Akhirnya Ir. Soekarno pun turun dari
jabatannya sebagai Presiden dan digantikan oleh Soeharto yang sangta
anti-komunis.
Posting Komentar