Strategi dalam Melaksanakan Penegakkan Hukum di Indonesia - Simpulin

Penegakan hukum dilaksanakan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan dengan menertibkan hak, wewenang, kewajiban, dan tugas serta fungsi setiap lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut skala ruang lingkupnya masing-masing. Selain itu juga didasari atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan antar lembaga yang hendak dicapai

Tingkat perkembangan masyarakat dimana tempat hukum itu diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum tersebut Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat modern yang bersifat rasional dan tingkat spesialisasi serta diferensiasinya yang tinggi, penggorganisasian penegak hukumnya juga akan semakin kompleks dan birokratis.

Lembaga-lembaga penegak hukum dalam melaksanakan segala tugasnya seringkali dihadapi berbagai problematika, baik dari internal maupun eksternal lembaga. Problem dalam penegakan hukum tersebut meliputi

• Kegaduhan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
• Masyarakat yang masih berorientasi pada kemenangan dari pada keadilan.
• Korupsi mewarnai berbagai pejabat di lembaga penegakan hukum.
• Penegakan hukum yang bersifat diskriminatif
• Lemahnya pemerdayaan sumber daya manusia.
• Keterbatasan anggaran.
• Adanya koneksi antar pejabat, sehingga terjadinya dinasti politik 

Untuk mengatasi segala problematika yang ada pada penegakan hukum di Indonesia perlu adanya penemuan strategi untuk pemecahan atau solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, usulan yang mungkin bisa diberikan kepada lembaga negara untuk melaksanakan penegakkan hukum yang beroperasi secara maksimal di Indonesia, diantaranya : 

1. Memaksimalkan peran generasi muda. 

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Dengan kata lain, generasi yang akan melanjutkan tonggak perjuangan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang, khususnya hukum. Oleh karena itu, negara melalui pendidikan harus menyediakan berbagai fasilitas untuk menciptakan generasi muda yang amanah dan penuh akan akhlakul karimah, sehingga jika sudah berganti tonggak kepemimpinannya nanti, generasi tersebut dapat mengoperasikan penegak hukum dengan baik tanpa adanya pelanggaran, seperti korupsi dan lainnya. Dalam menciptakan generasi muda yang seperti penjelasan sebelumnya, dapat dilakukan melalui berbagai proses pendidikan, seperti pendidikan karakter, pengabdian pada masyarakat, studi banding, dan sebagainya. 

2. Mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat dan disahkan dengan baik dan cermat kepada masyarakat. 

Pemerintah seharusnya tidak hanya membuat lalu mengesahkan peraturan atau kebijakan begitu saja, tetapi juga harus mensosialisasikan apa yang mereka bentuk. Hal ini guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan kebijakan tersebut. Karena saat ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang sah, tetapi masyarakat tidak mengetahuinya, seperti kebijakan ganjil-genap. Dimana dalam operasi tersebut polisi sebagai penegak hukum memberhentikan kendaraan yang melanggar aturan. Pada saat ditanyakan kenapa mereka melanggar, kebanyakan pengemudi banyak yang menjawab karena ketidaktahuan mereka terhadap mekanisme peraturan tersebut.

3. Memperketat peraturan dan kriteria jalur masuk menjadi pejabat pemerintahan. 

Saat ini, kita seringkali melihat berita mengenai pejabat negara yang lulus dengan sertifikat palsunya. Hal ini tentu saja sangat berakibat fatal untuk lembaga-lembaga yang menampung orang seperti itu. Bagaimana tidak, mereka bisa mengelabuhi sistem yang ada dan ditakutkan dalam lembaga tersebut mereka membuat kebijakan tanpa pemikiran yang rasional. Dimana pemikiran tersebut didapatkan dari proses pendidikan yang panjang. Oleh karena itu, penegak hukum harus memperketat jalur masuk seseorang dalam mengabdikan dirinya sebagai penegak hukum di lembaga yang beroperasi di Indonesia. Memperketat jalur masuk tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan yang terstruktur dan mengulas seluruh riwayat hidup mereka, mulai dari keluarga, pekerjaan, dan pendidikan sebelumnya. 

4. Meningkatkan kualitas pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya. 

Untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu adanya bimbingan yang dilakukan pada saat mereka duduk sebagai pelajar disetiap instansi pendidikan. Dengan kata lain, sistem pendidikan di Indonesia perlu adanya pembaharuan sesuai dengan karakteristik bangsa yang diperlukan saat ini. Selain itu, perlu adanya anggaran yang besar dalam menyiapkan segala fasilitas yang berguna bagi penegak hukum di Indonesia. Dengan anggaran dan fasilitas yang mempuni, diharapkan penegak hukum tidak kesulitan dalam melaksanakan segala kewajiban, fungsi, dan tugasnya 

5. Mempertegas sanksi dari suatu pelanggaran yang tercantum dalam UU. 

Kita bisa melihat banyak sekali masyarakat yang terjerat kasus pelanggran, tetapi masih saja dilakukan berulang-ulang. Hal ini tentu saja menandakan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tidak kapok-kapoknya melakukan pelanggran. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut adalah dengan mempertegas dan melaksanakan setiap sanksi yang berlaku sesuai dengan UU yang ada. Jika bisa, sanksi tersebut dibuat dengan adanya tahapan-tahapan sanksi, artinya semakian sering mereka melanggar, maka semakin besar pula sanksi yang akan diterimanya.

6. Menjalankan segala wewenang dan fungsi sesuai dengan prosedur dan pembagian perannya.

Setiap lembaga penegak hukum yang terbentuk di Indonesia sudah diberikan hak, kewajiban, fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan proporsi ruang lingkupnya. Oleh karena itu, setiap lembaga harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mencampuri urusan lembaga penegak hukum lainnya, jika memang tidak diperlukan. Hal ini dilakukan demi menghindari bentrokan antar lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.