Apakah Kualitas Penegak Hukum Indonesia Sudah Baik? Bagaimana Cara Meningkatkan Kualitas SDM Untuk Penegak Hukum Tersebut? Ini Jawabannya!

Aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam terlaksananya penegakan hukum. Secara rinci, aparat penegak hukum ini merupakan individu atau kelompok yang memiliki otoritas untuk melakukan tugas-tugas seperti proses pengadilan, penangkapan, pemeriksaan, pengawasan, atau pelaksanaan perintah undang-undang di bidang spesifiknya. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus selalu bertindak adil dan bijaksana. Namun di Indonesia, banyak dari mereka yang masih kurang bersikap profesional terhadap pekerjaannya sebagai penegak hukum. Berhubungan dengan permasalahan masyarakat maupun lingkungan di daerah pertambangan, Mimin mendapatkan sebuah pertanyaan. Berikut pertanyannya beserta jawabannya:

Pertanyaan:

Penegakan hukum tentunya tidak dapat lepas dari aparat penegak hukum. Menurut anda, apakah kualitas penegak hukum Indonesia sudah baik? Bagaimana cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM untuk penegak hukum tersebut?

Jawaban:

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 pada UUD 1945. Hukum diartikan sebagai suatu aturan tingkah laku masyarakat yang harus ditaati sebagai jaminan dari kepentingan bersama, yang jika dilanggar akan menimbulkan kecaman sebagai reaksi. Indonesia sebagai negara hukum dapat diartikan bahwa setiap tindak kejahatan yang terjadi harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat pemerintah atau lembaga negara yang bertindak secara terorganisir untuk menjamin keadilan dan ketertiban dengan menggunakan perangkat atau alat kekuasaan negara. Dalam hal ini, Penegak hukum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara. Dengan kata lain, penegak hukum menjadi faktor penting dalam menilai kualitas penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia.

Di Indonesia, kinerja para penegak hukum sering kali dianggap memuaskan. Ketidakpuasan ini menunjukkan betapa lemahnya penegak hukum yang ada di Indonesia. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tersebut, namun yang paling terlihat di Indonesia adalah kualitas manusia yang menjalankan peran sebagai penegak hukum. Bagaimana tidak?. di Indonesia, penegak hukum masih banyak yang memberikan hukuman dengan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya adalah, hukum di Indonesia masih terbilang tebang pilih, karena lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah dari pada kelas atas.

Tidak hanya itu, rendahnya mentalitas dan moralitas penegak hukum di Indonesia mengakibatkan pengakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Di mana, penegakan hukum yang seharusnya bisa berjalan dengan penuh bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi malah berjalan sebaliknya. Dengan kata lain, banyaknya penegak hukum yang masih belum bisa bertanggung jawab penuh, memberi sebuah kepastian, dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, tanpa menghiraukan adanya intervensi dari pihak manapun.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya baik dari pemerintah maupun individu untuk mencegah hal tersebut semakin meluas dan memperbaiki segala ketidakadilan yang terjadi agar tidak terus-menerus terjadi.

Menurut saya, cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM untuk penegak hukum di Indonesia adalah dengan memperluas pemahaman dan analisis para penegak hukum terhadap permasalahan hukum yang akan atau sedang yang ditangani. Dalam hal ini, para sarjana hukum yang menjadi penegak hukum nantinya diberikan suatu kasus yang mewajibkan mereka menyelesaikannya dengan pemahaman dan analisis seadil-adilnya. Hal tersebut karena, penegakan hukum dibutuhkan pemikiran dan pandangan yang kritis, serta dibutuhkan ilmu-ilmu sosial yang mendukung dalam mengidentifikasikan suatu persoalan hukum yang terjadi saat ini dalam masyarakat.

Tidak hanya itu, aparat penegak hukum mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara diseleksi dengan baik dan seketat mungkin sesuai dengan prosedur penegak hukum professional. Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak dipilih dan diangkat dengan mudahnya, tetapi harus memenuhi kualifikasi dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dan, individu dari aparat penegak hukum tidak boleh berasal dari kelompok atau golongan tertentu yang menduduki kursi pemerinthan. Dengan kata lain, mereka harus independen, atau berdiri dengan sendiri tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau partai yang menjadi kelompoknya.

Sumber :

Fahsani, Retha Amelia. (2021). Bagaimana sih Penegakan Hukum di Indonesia?. Diakses dari https://kawanhukum.id/bagaimana-sih-penegakan-hukum-di-indonesia/2/
Salle, S. (2020). Sistem Hukum dan Penegakan Hukum. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
Sulaeman, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 64-78.

----

Itulah jawaban seputar permasalahan aparat penegak hukum yang sering ditanyakan kepada mahasiswa. Tapi, perlu kalian ingat bahwa jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga masih memungkinkan terdapat jawaban lainnya yang benar atau bahkan lebih benar dari jawaban ini.

Semoga bermanfaat untuk kalian semua!